Upaya Paksa Dalam Hukum Acara Pidana

Pemeriksaaan tersangka oleh penyidik

· Ps. 1 butir 14 KUHAP:

Tersangka:

Seorang yg karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

· Pra penuntutan: pemeriksaan bolak balik suatu berkas untuk penyempurnaaan .

· Batasannya adalh hal di atas adalah sangkaan atau dugaan.

Hak Tersangka

· Pasal 114 KUHAP:
untuk menjunjung tinggi ham, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

di Indonesia sifatnya tidak wajib. Di Amerika ada miranda Rules yang wajib disampaikan saat penetapan tersangka.

Tersangka yang wajib mendapat bantuan hukum

· Pasal 56 KUHAP:

1. Tindak pidana yg diancam pidana mati atau pidana 15 th atau lebih;

2. Tersangka tidak mampu yg diancam pidana 5 th atau lebih berat tetapi kurang dari 15 th.

Merupakan kewajiban negara.

Tidak mampu hal ini dalam hal ekonomi.

wajib mendapatkan bantuan hukum terkait adanya asas:

1. Asas fair trial

2. Asas contante justitie

Tersangka dapat dikenakan penahanan

· Pasal 54 KUHAP

· Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Di Dalam praktek lapangan penasihat hukum melihat esksekusinya saja

Kehadiran Penasihat Hukum dalam pemeriksaan

· Pasal 115 KUHAP

Penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dg cara melihat serta mendengar pemeriksaan, kecuali dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara penasihat hukum dpt hadir dg cara melihat tapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka (within sight but not within hearing)

· Kehadiran penasihat hukum hanya bersifat pasif dan tidak bisa berdebat dengan penyidiknya.

Ketentuan dalam memeriksa tersangka

· Dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (psl. 117 ayat 1 KUHAP)

· Ditanya apakah menghendaki didengarnya saksi yg menguntungkan baginya (saksi a’decharge), bila ada penyidik wajib memanggil dan memeriksanya( psl 116 ayat 3 KUHAP), keterangan saksi tersebut bisa membebaskan atau meringankan dan bisa untuk alibi.

· Keteranganya dicatat dlm BAP sesuai dg kata2 yg dikemukan tersangka

· Setelah isi BAP disetujui tersangka ditanda tangani bersama oleh bpenyidik dan tersangka (psl 117 ayat 2 dan 118 ayat 1 kuhap) Penyidik harus mencatat dengan detil jika berbeda dengan pertanyaan dan jawaban bisa menolak. Jika tdak mau tanda tangan dicatat dalam BAP.

· Bila tersangka tidak mau tetap dicatat BAP dengan menyebutkan alasannya.

· Pemeriksaan tersangka yg berdiam diluar daerah hukum penyidikan dibebankan pada penyidik tempat kediaman tersangka.

Kewenangan penyidik saat ada upaya paksa

penangkapan
penahanan
penggeledahan badan /rumah
penyitaan
pemeriksaan surat

Penangkapan dan penahanan bukan suatu keharusan dan ada syarat-syarat yang berlaku sehingga apparat hukum tidak bisa dipaksa untuk melkaukan penangkapan.

Penangkapan

· Pasal 1 butir 20:

adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan

Tangkap/tahan=Pedang bermata dua

Dalam hubungannya dengan masalah ini, Van Bemmelen mengatakan bahwa penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan pada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, sehingga mungkin pula terkena pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah.

ada prinsip kehati-hatian dan jika ragu jangan ditangkap dan kumpulkan bukti.

Fungsi tangkap/tahan

fungsi penangkapan dan penahanan adalah untuk perlindungan masyarakat terhadap kejahatan (prevensi general), akan tetapi ia tidak menutup kemungkinan terkena pula pada orang-orang yang sama tidak bersalah tersebut. Oleh karena itu, maka aparat penegak hukum dalam menggunakan wewenang yang ada mereka miliki itu haruslah dilandasi oleh keyakinan adanya presumptio of guilt (praduga bersalah).

Azas indubio proreo

Ini berarti bahwa sebelum aparat penegak hukum menentukan sikapnya untuk menahan tersangka, terlebih dahulu harus mencari fakta-fakta atas bukti-bukti yang cukup kuat sehingga timbul keyakinan (overtuiging) atas kesalahan tersangka. Dan apabila masih ada keragu-keraguan tentang kesalahan tersangka yaitu tidak menahan tersangka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikenal di bidang hukum sebagai asas in dubio pro reo.

Bukti permulaan yg cukup

Pasal 17 KUHAP dinyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pengertian bukti permulaan yg cukup

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP :

yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, akan tetapi hanya dapat ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Menunjukkan pemerintahan bukan dengan kesemena-menaan.

Cara penangkapan

Mengenai pelaksanaan penangkapan tersebut harus dilakukan oleh petugas Polri dan hanya sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

· dengan menunjukkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu;

· dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan terhadap tersangka dan mengenai tempat di mana tersangka akan diperiksa;

· dengan menyerahkan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 KUHAP).

Jangka Waktu Tangkap

Mengenai jangka waktu penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP dinyatakan, bahwa penangkapan sebagai dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

1 hari adalah 2 jam dan satu bulan 30 hari dalam hukum pidana.

Pasal 1 angka 30 KUHAP:

· Satu hari adalah waktu selama dua puluh empat jam, satu bulan adalah waktu selama tigapuluh hari.

Jika melebihi batas maka akan berdampak pada ganti rugi dan rehabilitasi.

Penahanan

Pasal 20 KUHAP:

Yang berwenang melakukan penahanan:

penyidik dan penyidik pembantu atas perintah penyidik untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum untuk kepentingan penuntutan dan hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Diluar itu tidak boleh menahan

2 syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan:

1. syarat obyektif atau disebut juga gronden van rechtmatigheid;

syarat obyektif ialah dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya, yaitu tindak pidana-tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan.

Syarat Obyektif ini bersifat absolut, dalam arti bahwa jika tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa tidak termasuk dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan.

syarat objektif penahanan:

a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3) Pasal 296, Pasal 335, ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379, a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (Pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

c. Tindak Pidana yang berupa percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut diatas

2. syarat subyektif atau disebut gronden van noodzakelijkheid.

Syarat subyektif adalah alasan-alasan penahanan yang ditinjau dari segi perlunya tersangka atau terdakwa itu ditahan.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, perlunya tersangka atau terdakwa itu ditahan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa :

- tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;

- merusak atau menghilangkan barang bukti;

- mengulangi tindak pidana

Syarat subyektif ini bersifat alternatif, maksudnya tidak perlu ketiga syarat dipenuhi, tetapi salah satu syarat saja sudah cukup.

Menurut Pasal 22 KUHAP, jenis penahanan dapat berupa :

a. penahanan rumah tahanan negara;

b. penahanan rumah (huis-arrest);

c. penahanan kota (stad-arrest).

Masa penahanan dikurangkan dari pidana yg dijatuhkan

1. Penahanan kota : 1/5 dari jml lamanya penahanan;

2. Penahanan rumah: 1/3 dari jumlah lamanya penahanan;

3. Penahanan rutan : dikurangkan seluruhnya

Jangka waktu penahanan

penyidik : psl. 24 KUHAP

I. 20 hari + II. 40 hari = 60 hari

Penuntut umum. Psl. 25 KUHAP:

I. 20 hari + II. 30 hari = 50 hari

Hakim PN .Psl. 26 KUHAP

I. 30 hari + II. 60 hari = 90 hari

· penyidik : psl. 24 KUHAP

20 hari + II. 40 hari = 60 hari

· Penuntut umum. Psl. 25 KUHP:

20 hari + II. 30 hari = 50 hari

· Hakim PN .Psl. 26 KUHAP

30 hari + II. 60 hari = 90 hari

· Hakim PT : Psl. 27 KUHAP

30 hari + II. 60 hari= 90 hr

· Hakim MA: Psl. 28 KUHAP

50 hr + II. 60 hr = 110 hr

· Psl.29 KUHAP :

30 + 30

Perpanjangan penahanan khusus

Pasal 29 KUHAP dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Psl 24, 25, 27,28, penahanana dapat diperpanjang berdasar alasan yang paling patut dan tidak dapat dihindarkan karena :

1. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau

2. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih

Dapat diperpanjang: 30 + 30 hari

Penangguhan penahan

Pasal 31 KUHAP

Penangguhan penahanan dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

Jika penyididiknya setuju boleh dan bisa lewat jaminan yang diberikan pada kas negara.

Masa penangguhan penahanan itu tidak termasuk masa status tahanan. Ini berarti selama tersangka atau terdakwa di luar tahanan, tidak dapat diperhitungkan sebagai masa tahanan sehingga tidak dapat dipotongkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Penggeledahan rumah,badan,pakaian

Yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.

· Pasal 37 KUHAP: pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka teresbut terdapat benda yang dapat disita.

penyidik pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka yang telah ditangkap dihadapkan padanya, ia berwenang menggeledah pakaian dan atau menggeledah badan tersangka.

Penggeledahan rumah harus dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan (Pasal 33 KUHAP).

Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kedua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Sedangkan apabila tersangka atau penghuni rumah menolak, atau tidak hadir maka pada waktu memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan disertai dua orang saksi. Yang dimaksud dengan Ketua Lingkungan disini adalah ketua atau wakil ketua RK, ketua atau wakil ketua RT, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat.

Pasal 34 KUHAP penyidik dapat melakukan penggeledahan :

· pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau dan yang ada di atasnya;

· pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;

· di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;

· di tempat penginapan dan tempat umum lainnya

Penyitaan

Penyitaan (beslagneming) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Menurut Pasal 39 KUHAP, bahwa benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

· Benda atua tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

· Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

· Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan;

· Benda yang khusus dibuat diperuntukkkan melakukan tindakan pidana;

· Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 46 KUHAP, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

· Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

· Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Upaya paksa udah semua ditambah pemeriksaan surat untuk disita.