Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Jenis, dan Contohnya

Pelanggaran HAM sering terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari berikut ini adalah Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Jenis dan Contoh peanggaran hak asasi manusia.

Pengertian Pelanggaran HAM

1. Menurut Instrumen Hukum Nasional

· Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM:

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

· Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM:

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

a. kejahatan genosida;

b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

· Pasal 8:

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok;

b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

· Pasal 9:

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan;

b. pemusnahan;

c. perbudakan;

d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

f. penyiksaan;

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i. penghilangan orang secara paksa; atau

j. kejahatan apartheid.

2. Menurut Instrumen Hukum Internasional

Pelanggaran HAM dalam perspektif instrument hak asasi manusia internasional yaitu pelanggaran terhadap kewajiban Negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut bisa karena disengaja (acts by commition) Negara tidak melaksanakan kewajibannya, maupun karena Negara lalai (acts by ommition) tidak melaksanakan kewajibannya.

Pelanggaran HAM yang dapat digugat kepada Negara, kecuali tindakan yang langsung dilakukan oleh negara (aparatnya), yaitu:

1. Pelanggaran yang dilakukan berdasarkan direct order, instigation, connivance, atau approval oleh pemerintah sebelum atau setelah kejadian, atau persetujuan dalam berbagai bentuk lainnya.

2. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan individu pribadi yang secara de facto memegang kekuasaan di suatu negara atau mempunyai pengaruh terhadap pemerintah, atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat public, namun tidak ada langkah-langkah yang diambil oleh negara (pemerintah).

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), prinsip hukum yang diketahui oleh bangsa-bangsa beradab (general principles of law recognized) merupakan salah satu sumber hukum internasional. Tanggung jawab negara sebagai suatu prinsip umum hukum yang dikenal dan diakui dalam hukum internasional juga merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku bagi setiap negara.

Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional.

Pertanggungjawaban negara timbul dalam hal suatu negara merugikan negara lain dan dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tapi tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara.

Tanggungjawab negara pada hakekatnya muncul akibat pelanggaran hak subjektif negara lain, pelanggaran terhadap norma hukum internasional yang merupakan jus cogen dan tindakan-tindakan yang berkualifikasi sebagai kejahatan internasional.

Jenis Pelanggaran HAM oleh Negara dan Contohnya

Sebagai pihak yang memangku tanggung jawab, negara dituntut harus melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban yang dikenakan kepadanya secara sekaligus dan segera. Jika kewajiban-kewajiban tersebut gagal untuk dilaksanakan maka negara akan dikatakan telah melakukan pelanggaran.

Ada dua jenis pelanggaran yang bisa terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, yaitu:[1]

1. Pelanggaran karena tindakan (acts by commission) terjadi karena negara justru malah melakukan tindakan langsung untuk turut campur dalam mengatur hak-hak warga negara yang semestinya dihormati.

Contoh dari jenis ini adalah:

a. Adanya pengerahan aparat penegak hukum yang bertindak represif ketika terjadi demonstrasi oleh masyarakat sipil;

b. Membuat peraturan yang membatasi kebebasan warga negara untuk memeluk dan beribadah terhadap suatu agama atau kepercayaan tertentu.

2. Pelanggaran karena pembiaran (acts by omission) terjadi ketika negara tidak melakukan sesuatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum (pembiaran, ada kewajiban untuk berbuat tetapi tidak dilakukan) Contoh dari jenis pelanggaran ini adalah:

a. Kegagalan untuk bertindak, ketika satu kelompok tertentu, seperti satu kelompok etnis, menyerang kelompok etnis lain;

b. Kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.

Contoh Kasus Pelanggaran HAM yang Terjadi di Indonesia

1. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ABRI

umumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, dimana (dikemudian hari berubah menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh ABRI mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, dimana perlawanan rakyat semakin keras.

2. Pelanggaran HAM yang terjadi di Maluku Konflik dan kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku dimana terjadi aksi kekerasan lagi dengan modus yang baru ala ninja/penyusup yang melakukan operasinya di daerah-daerah perbatasan kawasan Islam dan Kristen (ada indikasi tentara dan masyarakat biasa). Penyusup masuk ke wilayah perbatasan dan melakukan pembunuhan serta pembakaran rumah.

Akibat konflik/kekerasan ini tercatat 8000 orang tewas, sekitar 4000 orang luka-luka, ribuan rumah, perkantoran dan pasar dibakar, ratusan sekolah hancur serta terdapat 692.000 jiwa sebagai korban konflik yang sekarang telah menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku.

3. Pembersihan PKI (1965-1966)

Berkaitan dengan dibunuhnya 30 jenderal dalam peristiwa 30 September 1965 (G30S/PKI), pemerintahan Orde Baru menuding PKI sebagai biang keroknya. Pada saat itu, pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisannya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Komnas HAM memperkirakan ada sekitar 500 ribu hingga 3 juta warga tewas terbunuh dalam operasi tersebut.

Demikian artikel Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Jenis dan Contohnya semoga bisa bermanfaat.

[1] Satya Arinanto, (2003). Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 37.