Analisis Kasus Sengketa Laut Cina Selatan dan Dampaknya Bagi Indonesia

Sebagai salah satu kawasan dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, kawasan Asia Pasifik seringkali dianggap sebagai kawasan yang sangat rentan terhadap konflik dengan dasar keseimbangan kawasan yang tergolong rapuh. Salah satu konflik teritorial yang mengemuka di kawasan Asia Pasifik adalah konflik Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara di kawasan ini termasuk diantaranya Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Kawasan Laut China Selatan sebagai salah satu wilayah perairan terluas di dunia memiliki peran yang strategis baik dari segi ekonomi, politik dan keamanan sehingga menjadikan kawasan ini memiliki potensi kerja sama yang besar yang dapat dimanfaatkan oleh negaranegara di sekitar kawasan ini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan ini juga mengandung potensi konflik yang cukup besar. Berdasarkan data Badan Informasi Energi Amerika Serikat, kawasan Laut China Selatan menyimpan cadangan minyak bumi sebesar 11 miliar barel serta gas alam hingga 190 triliun kaki kubik, hal tersebut memicu banyak negara yang saling melakukan klaim kepemilikan atas kawasan ini. Selain itu dengan letak geografisnya yang strategis, kawasan Laut China Selatan memiliki peran penting sebagai jalur lalu lintas pelayaran, perdagangan maupun distribusi berbagai jenis komoditas dari seluruh dunia. Dengan berbagai perannya yang strategis, kawasan Laut Cina Selatan telah lama menjadi obyek perdebatan sengketa regional.

Awal mula terjadinya konflik di Laut China Selatan diawali oleh pernyataan Pemerintah Republik Rakyat China yang mengklaim hampir seluruh wilayah perairan Laut China Selatan yang didasarkan pada teori Nine Dash Line. Sedangkan, pengertian Nine Dash Line merupakan sembilan titik imajiner yang menunjukkan klaim Cina atas hampir seluruh Laut China Selatan.

Berdasarkan teori tersebut membuat China menyatakan status pulau-pulau yang berada di kawasan Laut Cina Selatan masuk dalam wilayah teritorialnya. Hal tersebut membuat negara-negara di sekitar kawasan tersebut seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam dan Malaysia berang dikarenakan mereka juga mengklaim bahwa sebagian wilayah Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif mereka.

Indonesia sebagai negara yang tidak terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan kini mulai terseret ke dalam pusaran konflik tersebut dikarenakan Cina juga memasukkan perairan natuna di Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritimnya berdasarkan klaim Nine Dash Line. Hal tersebut membuat Indonesia mempertanyakan maksud Cina yang memasukkan perairan Kabupaten Natuna sebagai wilayah maritimnya.

Pengertian Nine Dash Line adalah peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintah China untuk mengklaim sebagian besar, yakni 90 persen, wilayah Laut China Selatan. Republik Rakyat Cina (RRC) merupakan salah satu aktor utama dalam sengketa Laut China Selatan yang mengklaim seluruh wilayah tersebut. Klaim China ini didasarkan pada latar belakang sejarah Cina kuno tentang wilayah kekuasaan kerajaannya. Menurut China, adalah Dinasti Han yang menemukan wilayah ini pada abad ke-2 masehi. Pada abad ke-12, Dinasti Yuan kemudian memasukkan Laut China Selatan ke dalam peta wilayahnya, yang kemudian kembali diperkuat oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13. Pada Tahun 1947, Cina membuat peta wilayah yang memuat 9 garis putus-putus (nine dashed lines) yang membentuk huruf U, yang melingkupi seluruh Laut China Selatan. Semua wilayah yang berada di dalam garis putus-putus tersebut diklaim China sebagai wilayahnya. Hingga akhir 2013, klaim Cina tersebut masih belum berubah. Klaim China tidak hanya diwujudkan dalam bentuk sikap politik, tetapi juga dalam bentuk lain. Di bidang militer, China sering melakukan aksi patroli di perairan tersebut yang kadang memicu bentrok dengan kapal dari negara lain seperti Vietnam dan Filipina. Di bidang eksplorasi, China juga menempatkan peralatan pengeboran di beberapa titik di Laut China Selatan.

Banyak tafsiran menyatakan bahwa di Laut China Selatan ada beberapa fitur yang merupakan pulau. Hal itulah yang menjadi akar konflik di Laut Cina Selatan yaitu persoalan perebutan pulau atau karang. Diantara beberapa negara pengklaim, Filipina merupakan yang paling keras menolak klaim Cina tersebut hingga kemudian pada tahun 2013 Filipina mengajukan gugatan ke Permanent Court Of Arbitration di Den Haag, Belanda, terkait klaim China atas Laut China Selatan.

Berselang 3 tahun kemudian pada tanggal 12 Juli 2016, Permanent Court Of Arbitration mengeluarkan putusan atas gugatan Filipina terhadap Tiongkok perihal Laut Cina Selatan. Sesuai permintaan sang penggugat (Filipina), putusan Permanent Court Of Arbitration menafsirkan atau lebih tepatnya mengklarifikasi persoalan yang selama ini dianggap rancu (jika tidak bisa disebut „sengaja dibuat rancu‟) dalam pusaran konflik Laut China Selatan.

Seperti yang diharapkan, putusan ini mengklarifikasi, bukan mengakhiri konflik. Namun klarifikasi ini ternyata menuntaskan beberapa bagian konflik. Sementara akar konflik itu sendiri, sesuai dengan desakan Cina yang juga diamini ASEAN, hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati oleh para pihak yang mengklaim, termasuk mekanisme melalui pihak ketiga seperti International Court of Justice (ICJ).

Interpretasi Permanent Court Of Arbitration terhadap UNCLOS 1982 ini sebenarnya memudahkan para pihak yang bersengketa merundingkan kembali klaim mereka masing-masing. Sebagaimana lazimnya, putusan Permanent Court Of Arbitration ini hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Namun, karena sifatnya menafsirkan, putusan akan berevolusi menjadi sumber hukum yang berlaku umum (erga omnes) alias mengikat semua negara. Artinya, Filipina bukan penikmat tunggal atas putusan ini.

Permanent Court Of Arbitration dalam putusannya menetapkan : “.... although Chinese navigators and fishermen, as well as those of other States, had historically made use of the islands in the South China Sea, there was no evidence that China had historically exercised exclusive control over the waters or their resources. The Tribunal concluded that there was no legal basis for China to claim historic rights to resources within the sea areas falling within the „nine-dash line‟.”

Berdasarkan pernyataan tersebut yang dimaksud adalah meski para pelaut dan nelayan Cina, secara historis pernah menggunakan berbagai pulau di Laut China Selatan, tak terdapat bukti kuat bahwa secara historis Cina pernah menguasi perairan tersebut atau sumber alamnya. Pengadilan memutuskan bahwa tak ada dasar hukum apapun bagi Cina untuk mengklaim hak historis terkait sumber daya alam di lautan yang disebut masuk ke dalam 'sembilan garis batas.

Menurut Ahmad Almauduy Amri, Putusan Permanent Court Of Arbitration menyatakan bahwa negara tidak boleh mengklaim zona maritim di luar ketentuan yang sudah diatur di dalam UNCLOS 1982. Berdasarkan ketentuan pasal 121 ayat 1 UNCLOS 1982 menetapkan :

1. An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide.

2. Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory.

3. Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka patah sudah klaim China atas Laut hCina Selatan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satupun fitur maritim di Laut China Selatan yang bestatus pulau, yang ada hanya karang, batuan maupun LTE. Sehingga untuk fitur maritim tersebut tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk mengukur sejauh 200 mil. Secara tidak langsung putusan ini memiliki dampak positif bagi Indonesia, karena dengan tidak diakuinya klaim Nine Dash Line China tersebut maka garis-garis putus dalam peta Nine Dash Line yang memasukkan perairan Natuna ke dalamnya menjadi tidak sah. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa perairan natuna merupakan bagian dari yursidiksi Indonesia yang dalam hal ini berdasarkan ketentuan konvensi Indonesia memiliki hak berdaulat di perairan natuna yang juga merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Dampak Sengketa Laut China Selatan

Laut China Selatan dianggap penting oleh beberapa negara karena:

(1). Letak Strategis. Secara geografis Laut China Selatan dikelilingi sepuluh Negara pantai (RRT dan Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina). LCS menjadi rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melewati wilayah tersebut.

(2).Potensi ekonomi dan pentingnya geopolitik termasuk kandungan kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Indonesia mempunyai kepentingan politik, keamanan dan ekonomi yang signifikan yang dipertaruhkan apabila konflik itu muncul dan meningkat menjadi konflik bersenjata:

1. Norma-norma dan peraturan global.

Indonesia mempunyai kepentingan besar terhadap penyelesaian damai atas sengketa Laut China Selatan yang sesuai dengan hukum-hukum internasional.

2. Aliansi Keamanan dan Stabilitas regional.

Sampai saat ini Indonesia belum sampai kepada keperluan untuk membentuk Pakta Pertahanan bersama antar anggota Asean karena dikhawatirkan seolah-olah akan berhadapan langsung dengan Tiongkok.

3. Kepentingan ekonomi.

Setiap tahun, nilai perdagangan melintasi Laut Tiongkok Selatan senilai US$ 5,3 trilliun. Indonesia sendiri mempunyai pangsa pasar yang relatif besar mengingat ekspor impor ke Tiongkok dan Jepang semuanya melalui Laut Tiongkok Selatan. Belum lagi eksplorasi minyak dan gas dilaut Natuna.

4. Hubungan ko-operatif dengan Tiongkok.

Pertaruhan dan implikasi memburuknya hubungan Amerika-Tiongkok dan Tiongkok-dengan Negara-negara Asean dalam klaim tumpang tindih di Laut Tiongkok Selatan sangat merugikan Indonesia.

Sejak awal munculnya konflik di Laut China Selatan, Indonesia telah menyatakan posisinya sebagai negara yang tidak memiliki klaim (non claimant state) apapun terhadap Laut China Selatan. Namun saat ini Indonesia mulai ikut terseret ke dalam konflik di Laut China Selatan setelah China mengeluarkan peta Nine Dash Line yang memasukkan perairan Kepulauan Natuna di dalamnya. Indonesia pertama kali mengetahui peta Nine Dashed Line pada tahun 1993, saat diselenggarakannya Workshop Managing Potential Conflicts in South China Sea. Delegasi China pada waktu itu mendistribusikan satu peta yang isinya Nine Dashed Line yang masuk sampai perairan Natuna. Pihak Indonesia mempertanyakan maksud dari garis-garis dalam peta tersebut namun Tiongkok tidak memberikan jawaban pasti perihal garis tersebut.

Perairan Natuna merupakan wilayah perairan yang merupakan bagian dari Kabupaten Natuna yang secara administratif masuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau. Artinya perairan Natuna merupakan wilayah perairan dan yurisdiksi dari Indonesia. Secara tegas dan jelas berdasarkan Undang-Undang nasional, wilayah natuna merupakan bagian integral dari Indonesia. Ketentuan hukum mengenai laut natuna telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Di dalam bagian Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia telah dicatat titik koordinat yang menunjukkan letak geografis dari laut natuna.

Pulau Natuna merupakan pulau terdepan yang menjadi titik dasar untuk menentukan batas-batas perairan kepulauan Indonesia. Selain itu Indonesia menarik Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen dari Pulau Natuna sebagai titik dasarnya. Di perairan kepulauan Natuna ini Indonesia memiliki kedaulatan penuh karena itu termasuk dalam laut teritorial. Sementara untuk Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, di wilayah tersebut Indonesia memiliki hak berdaulat.

Konsep kedaulatan dan hak berdaulat merupakan dua konsep yang berbeda. Konsep kedaulatan merujuk pada kewenangan penuh yang dimiliki suatu negara atas wilayah yang meliputi wilayah daratan, perairan kepulauan dan laut teritorial dimana di wilayah tersebut berlaku hukum nasional negara tersebut. Sedangkan hak berdaulat adalah hak yang diberikan hukum internasional kepada suatu negara untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk kegiatan lain berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982.

Meski begitu, Indonesia mengakui adanya batas-batas maritim dengan negara lain yaitu dengan Vietnam dan Malaysia. Saat ini Indonesia masih berunding mengenai hal tersebut meskipun sudah ada beberapa hal yang telah disepakati. Terutama dengan malaysia mengenai adanya tradisional fishing rights. Hal tersebut berbeda dengan Cina yang menyebut adanya overlapping claims yang dilakukan oleh Indonesia dalam menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif yang dianggap Cina bersinggungan dengan wilayah Laut Cina Selatan yang tengah diklaim oleh negara tersebut sehingga mengakibatkan adanya saling tumpang tindih klaim. Sampai saat ini Indonesia tidak mengakui adanya overlapping claims tersebut karena sejak awal Indonesia tidak mengakui apa yang disebut Cina sebagai Nine Dash Line tersebut.

Sumber:

· Hartati, Anna Yulia,. 2014. “Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan (Era Presiden Soeharto Sampai Presiden Jokowi).” Jurnal Sosio Dialektika. Universitas Wahid Hasyim.

· Pradana, Raden Florentinus Bagus Adhi (2017) Akibat Hukum Klaim Nine Dash Line Cina Terhadap Hak Berdaulat Indonesia Di Perairan Kepulauan Natuna (Khususnya Kabupaten Natuna) Menurut Unclos 1982. .. pp. 1-10. ISSN .

· Karmin Suharna, 2012, “Konflik dan Solusi Laut Cina Selatan dan Dampaknya bagi Ketahanan Nasional”, Majalah Ketahanan Nasional, Edisi 94, hlm. 33-34.

· http://www.cnnindonesia.com/nasional/2016062 4092606-75-140606/indonesia-dan-china-dipusaran-laut-china-selatan/, diakses pada tanggal 18 November 2021.

· http://www.cnnindonesia.com/nasional/2016070 3151959-20-142745/ri-mesti-waspadai-dampakputusan-arbitrase-laut-china-selatan/, diakses 18 Oktober 2021.