4 Asas Dasar Berlakunya Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Nasional

4 Asas Dasar Berlakunya Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Nasional adalah sebagai berikut:

1. Asas territorial
HI mengakui berlakunya hak negara menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap semua TP yang dilakukan oleh WNnya/WNA dalam batas teritorialnya. Asas territorial diatur dalam Pasal 2 KUHP “Aturan pidana dalam UU Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan TP di wilayah Indonesia”Yuisdiksi berdasarkan asas territorial dapat diperluas terhadap kapal yang berbendera Indonesia atau pun pesawat udara yang terdaftar antar suatu negara. Adapun aspek internasional penerapan asas territorial adalah :

a.Tindak Pidana yang dilakukan merupakan kejahatan yang dilarang dan bertentangan dengan HI;

b.Dalam kaitannya dengan ekstra territorial, yang menyangkut yurisdiksi kriminal 2 negara, dalam arti Hukum Nasional negara mana yang digunakan untuk mengadili kejahatan yang terjadi di atas sebuah kapal asing yang berlabuh di pelabuhan negara lain.

2. Asas nasional aktif
Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa Hukum Pidana nasional suatu negara berlaku terhadap Warga Negaranya walaupun Tindak Pidana dilakukan di luar wilayah teritorialnya. (seolah Hukum Pidana nasional diikuti dimana Warga Negaranya berada). Syarat penerapan asas tersebut (Pasal 5 KUHP) :

a. Kejahatan terhadap keamanan negara,martabat Presiden, penghasutan, penyebaran surat yang mengandung penghasutan,membuat tidak cakap untuk dinas militer, dan perompakan;

b. Tindak Pidana yang menurut UU Indonesia dianggap sebagai kejahatan yang di negara tempat Tindak Pidana dilakukan itu diancam dengan pidana (asas double criminality)

c. Aspek int’l dlm penerapan asas personal aktif :

- Locus delictinya dilkan di luar wil su neg;

- Akibat perbuatannya menyerang kepentingan negara dari ke Warga Negara pelaku/penyerang kepentingan Warga Negara lain di tempat Tindak Pidana dilakukan.

-Penolakan ekstradisi karena pelaku Warga Negara dari negara diminta ekstradisi (melindungi Warga Negaranya).

- Kekhawatiran negara bila Warga Negaranya diadili di negara lain yang tidak sesuai dengan rasa keadilan.

- Asas ini bertujuan melindungi pelaku yang merupakan Warga Negaranya.

3. Asas nasional pasif
-Memberikan perlindungan kepada suatu negara akibat Tindak Pidana yang menyerang kepentingannya.

-Hukum Pidana nasional suatu negara dapat digunakan untuk mengadili Tindak Pidana yang dilakukan baik oleh WN nya/WNA di luar wilaya suatu negara yang menyerang kepentingannya.

Dalam KUHP kejahatan yang dapat diterapkan asas nasional pasif antara lain adalah :
a. Kjht kemanan negara & martabat presiden ;
b. Kejahatan tentang meterai atau merk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia

-Aspek internasional penerapan Asas Nasional Pasif :

a. locus delictienya di luar wil suatu negara

b. akibat Tindak Pidananya menyerang kepentingan negara lain

c. terkait permintaan ekstradisi dari negara yang dirugikan. (Kepentingan yang dilindungi asas nasional pasif ini adalah kepentingan negara bukan kepentingan individu seperti asas nasional aktif).

4. Asas universal
●Tiap negara berwenang menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap Tindak Pidana yang dilakukan WN/WNA dlm/ luar wilayah tersebut

●Melindungi kepentingan internasional. Penerapan terhadap pembajakan di laut lepas, pembajakan pesawat udara di atas laut lepas, perbudakan, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida (pelanggaran HAM berat).

Demikian artikel 4 Asas Dasar Berlakunya Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Nasional semoga bisa bermanfaat.